Jejakabar.com, Gorontalo – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa Provinsi Gorontalo memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya dalam memperkuat konektivitas wilayah Indonesia Timur.
Pernyataan tersebut disampaikan saat memberikan materi dalam kegiatan Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia yang diikuti oleh sekitar 5.000 Mahasiswa di Auditorium Universitas Negeri Gorontalo, Rabu (1/4/2026).
Dalam pemaparannya, Menteri HAM menyampaikan bahwa secara geografis, Gorontalo memiliki keunggulan sebagai jalur penghubung antarwilayah di kawasan timur Indonesia, termasuk Maluku, Maluku Utara, hingga Papua. Selain itu, posisi tersebut juga dinilai strategis dalam mendukung konektivitas menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Provinsi Gorontalo memiliki posisi yang sangat strategis sebagai pintu gerbang Indonesia Timur. Dari sisi konektivitas, wilayah ini berpotensi menjadi jalur penghubung utama bagi berbagai provinsi di kawasan timur, sekaligus memperkuat akses menuju Ibu Kota Nusantara. Oleh karena itu, Gorontalo memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional ke depan,” ujar Menteri HAM.
Selain menyoroti aspek geografis, Menteri HAM juga mengapresiasi keunikan identitas Provinsi Gorontalo sebagai satu-satunya provinsi di Pulau Sulawesi yang tidak menggunakan nomenklatur “Sulawesi” dalam penamaannya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri HAM menekankan pentingnya Hak Asasi Manusia sebagai prinsip dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ia menyampaikan bahwa HAM berfungsi sebagai instrumen perlindungan untuk menjamin keadilan serta menjaga martabat manusia.
“Hak Asasi Manusia hadir sebagai bentuk perlindungan mendasar bagi setiap individu. Dalam kehidupan bermasyarakat, HAM menjadi landasan untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan perlakuan yang adil dan bermartabat. Oleh karena itu, penguatan pemahaman dan implementasi HAM harus terus dilakukan hingga ke tingkat masyarakat,” tambahnya.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kementerian HAM terus mendorong berbagai program strategis yang menyentuh langsung masyarakat, antara lain Desa Sadar HAM, Kampung REDAM, serta kegiatan edukasi dan sosialisasi di tingkat kabupaten dan kota.
Selain itu, Menteri HAM juga menyampaikan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan HAM merupakan salah satu inovasi yang dikembangkan untuk mengintegrasikan nilai-nilai HAM dalam proses perencanaan pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan.
Melalui kegiatan Penguatan Kapasitas HAM ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perlindungan HAM serta mendorong terciptanya pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Komentar