Jejakabar.com — Seorang pelajar kelas XI dari SMK NU Miftahul Falah Kudus, Muhammad Rafif Arsya Maulidi, menyampaikan aspirasi terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam surat yang ditujukan langsung kepada Presiden, Rafif memperkenalkan dirinya sebagai siswa dari keluarga sederhana, dengan ayah yang bekerja sebagai buruh dan ibu sebagai ibu rumah tangga. Ia menegaskan bahwa pendidikan dan pembentukan karakter yang ia terima tidak lepas dari peran besar guru, ustaz, dan para kiai yang membimbingnya.
Namun demikian, Rafif menyoroti masih banyaknya guru, termasuk di sekolahnya, yang dinilai belum mendapatkan kesejahteraan yang layak meski telah mengabdi dengan penuh dedikasi. Di sisi lain, ia mencermati adanya alokasi anggaran besar dari pemerintah untuk program MBG.
Melalui surat tersebut, Rafif secara tegas menyatakan penolakannya untuk menerima manfaat program MBG secara pribadi. Ia mengusulkan agar anggaran yang seharusnya menjadi haknya dialihkan sebagai tambahan tunjangan bagi para guru di sekolahnya.
“Jika memungkinkan, dana yang seharusnya dialokasikan untuk saya kiranya dapat dialihkan sebagai tambahan tunjangan bagi guru-guru saya,” tulis Rafif dalam suratnya.
Ia juga menyampaikan perhitungan sederhana terkait nilai manfaat program tersebut selama sisa masa belajarnya, yakni sekitar satu setengah tahun, yang ditaksir mencapai Rp6.750.000.
Menurutnya, jumlah tersebut mungkin tidak signifikan bagi dirinya, namun dapat menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi para guru.
Lebih lanjut, Rafif mengajak para pelajar lainnya untuk tidak diam dan mulai menyuarakan pentingnya kesejahteraan guru sebagai fondasi utama kemajuan bangsa.
Meski menyampaikan penolakan terhadap program MBG, Rafif menegaskan bahwa langkah tersebut bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah. Ia menyebut aspirasinya sebagai bentuk kepedulian seorang pelajar terhadap kondisi guru di Indonesia.
Ia berharap, suara yang disampaikannya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan ke depan
Komentar