JejaKabar.com, Nasional – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI Dino Patti Djalal memberikan catatan penting mengenai keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace (Dewan Perdamaian), sebuah inisiatif diplomasi internasional yang didorong untuk meredam konflik di Gaza, Palestina. Pernyataan ini muncul setelah pertemuan intensif dengan Presiden Prabowo Subianto, jajaran tokoh diplomasi, dan akademisi di Istana Merdeka, Jakarta pada 4 Februari 2026.
Dino menilai bahwa pendekatan Presiden Prabowo terhadap isu besar ini menunjukkan sikap realistis tetapi penuh perhitungan, mengakui bahwa Board of Peace hari ini merupakan satu-satunya opsi di atas meja untuk mendorong gencatan senjata dan perdamaian di Gaza, meskipun ia menegaskan bahwa langkah ini bukan solusi instan.
“Pendekatan beliau realistis dalam memahami bahwa hingga saat ini memang tidak ada solusi lain selain Board of Peace. Ini bukan obat mujarab, tetapi ruang diplomasi yang harus kita coba dengan penuh kehati-hatian,” kata Dino usai diskusi yang berjalan terbuka dan dua arah.
Lebih jauh, menurut Dino, Indonesia telah menempatkan diri dalam posisi yang hati-hati tetapi tegas, siap keluar dari Board of Peace bila arah kebijakan forum itu mulai bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, kepentingan nasional, atau aspirasi rakyat Palestina. Ia menyebut sikap ini selaras dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berprinsip.
Dino juga menyinggung perlunya Indonesia menjaga solidaritas dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim sebagai bagian dari leverage diplomatik yang kuat, mengingat risiko geopolitik yang sarat kepentingan dominan dari aktor global lain.
Namun catatan kritisnya tidak berhenti di situ, dalam pernyataan sebelumnya, ia pernah mengkritik penjelasan pemerintah yang dinilai terlalu normatif dan abstrak, serta menyerukan keterbukaan dalam menjelaskan hak, kewajiban, serta mekanisme keputusan dalam Board of Peace kepada publik yang lebih luas.
Dengan demikian, posisi Indonesia di panggung perdamaian internasional menurut Dino, harus tetap berpegang pada prinsip keadilan, keterbukaan, dan keberpihakan kepada rakyat Palestina, sambil tetap pragmatis dalam menghadapi realitas diplomatik global yang kompleks. (Admin/rilis)
Komentar