JejaKabar.com | Bone Bolango — Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Kamis (12/2/2026). Sidak dilakukan menyusul laporan masyarakat terkait ketidaksesuaian porsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan standar operasional prosedur (SOP).
Sidak yang dimulai sejak pukul 05.00 Wita itu diawali di SPPG Talulobotu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango. Selanjutnya, Wagub bersama Tim Satgas MBG meninjau SPPG Wumialo di Kecamatan Kota Timur dan SPPG Heledulaa Selatan.
Idah menegaskan pengawasan tersebut merupakan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar. Ia menjelaskan, sidak juga merupakan agenda rutin pengawasan, namun khusus di beberapa SPPG pihaknya menerima laporan adanya ketidaksesuaian porsi makanan.
“Berdasarkan SOP, porsi untuk anak TK dan SD harus berbeda dengan SMP dan SMA, baik dari jumlah nasi, protein hewani, maupun sayur. Dari hasil sidak, kami temukan porsinya diratakan. Perbedaannya hanya pada nasi, sementara lauk dan sayur sama untuk semua jenjang. Ini tentu harus segera diperbaiki,” kata Idah.
Ia juga mengingatkan agar menu untuk anak TK dan SD tidak menggunakan cabai atau makanan pedas. Selain itu, proses pemorsian harus menyesuaikan jadwal distribusi agar kualitas makanan tetap terjaga.
Menurutnya, makanan untuk TK dan SD harus didistribusikan tepat waktu karena anak mulai makan pukul 08.00 Wita. Sementara untuk SMP dan SMA, waktu pengantaran berbeda sehingga makanan tidak boleh disiapkan terlalu awal.
“Ada keluhan sayur sudah basi karena disiapkan pada jam yang sama dengan TK dan SD. Saya melihat keluhan ini di media sosial sehingga perlu dicek langsung. Kalau sudah viral, berarti ada yang harus dibenahi,” ujarnya.
Selain persoalan porsi dan distribusi, Wagub juga menyoroti penggunaan wadah plastik biasa dalam proses pemorsian makanan. Ia mengingatkan penggunaan wadah yang tidak sesuai standar berpotensi menimbulkan kontaminasi bahan kimia.
Ia menegaskan program MBG merupakan langkah penting dalam peningkatan gizi anak-anak. Namun, jika pelaksanaannya tidak sesuai standar, hal tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
Terkait berbagai temuan tersebut, Ketua Satgas MBG itu meminta evaluasi menyeluruh dan perbaikan segera. Ia menegaskan, apabila masih ditemukan pelanggaran terhadap SOP, SPPG yang bersangkutan dapat dinilai gagal dan berpotensi dihentikan operasionalnya.
Komentar