JEJAKABAR.COM, GORONTALO — Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Kabupaten Gorontalo menyoroti tajam krisis antrean kendaraan yang kian mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Antrean panjang kendaraan di SPBU wilayah Telaga, Limboto, dan sekitarnya di Gorontalo disebabkan oleh tingginya permintaan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar.
Ketua BPK KAMMI Daerah Kabupaten Gorontalo, Hamdani Mansyur, menilai klaim pemerintah terkait ketersediaan stok BBM sama sekali tidak menjawab realitas pahit yang harus dihadapi masyarakat di lapangan setiap harinya.
“Kalau pemerintah mengatakan kuota BBM subsidi Gorontalo tidak berkurang, tetapi masyarakat tetap dipaksa menghadapi antrean panjang, maka persoalannya tidak cukup dijawab dengan kalimat ‘stok aman’. Ada yang harus dibongkar dari sistemnya: bagaimana BBM didistribusikan, bagaimana alokasi setiap SPBU ditentukan, bagaimana SOP pengendalian diterapkan, dan seberapa efektif pengawasan dilakukan,” tegas Hamdani Mansyur.
Ia menambahkan, kebijakan penertiban dari regulator maupun Pemda jangan sampai bersikap berat sebelah dan justru merugikan warga kecil yang membutuhkan BBM untuk aktivitas ekonomi harian.
“Penertiban tidak boleh hanya berakhir pada pembatasan masyarakat di SPBU. Jangan sampai rakyat diminta tertib, sementara sistem distribusinya sendiri belum mampu memberikan kepastian pelayanan. Jika memang ada penyalahgunaan, tindak pelakunya. Jika ada persoalan distribusi, benahi distribusinya. Jika SOP-nya justru menciptakan antrean, evaluasi SOP-nya. Jangan semua persoalan akhirnya dibebankan kepada masyarakat,” lanjutnya.
Lebih lanjut, KAMMI Daerah Kabupaten Gorontalo mendesak seluruh pemangku kepentingan untuk tidak lepas tangan dan segera membuka transparansi data pengelolaan energi subsidi ini secara holistik kepada publik.
“Pemerintah daerah, Pertamina, dan BPH Migas harus berhenti sekadar merespons antrean setelah masalah membesar. Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang transparan: BBM-nya ada di mana, berapa yang dialokasikan, berapa yang disalurkan, dan di titik mana distribusinya tersendat. Karena ukuran keberhasilan kebijakan bukan sekadar ‘stok tersedia’ di atas kertas, tetapi apakah BBM tersebut benar-benar dapat diakses masyarakat secara wajar di lapangan,” pungkas Hamdan.
Sikap Resmi DPRD dan Pemprov Gorontalo pada RDPU 9 September 2026
Sebagaimana dikutip dari pemberitaan portal InfoPublik, Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo bersama Dinas Tenaga Kerja, Energi, dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Gorontalo serta instansi terkait telah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Rabu (9/9/2026) untuk membedah masalah ini.
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, menegaskan bahwa persoalan antrean panjang ini tidak semata-mata dipicu oleh keterbatasan stok, melainkan perlunya penertiban pola distribusi jangka pendek di lapangan. Salah satu hal krusial yang disorot adalah potensi penyalahgunaan barcode dan pengisian BBM secara berulang-ulang oleh kendaraan yang sama. Menurut Mikson, penertiban barcode harus segera dilakukan agar praktik pengisian berulang tidak memperpanjang antrean dan merugikan warga yang berhak.
Di sisi lain, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Paris RA Jusuf, mendesak Dinas ESDM untuk menyerahkan laporan tertulis yang rinci mengenai seluruh langkah, hasil sidak, serta tindak lanjut yang telah diambil. Paris mengingatkan agar pengawasan dilakukan secara berkesinambungan dan tidak berhenti sebatas aksi berkala tanpa solusi nyata. Sebagai langkah konkrit, Komisi II mengagendakan pertemuan khusus dengan Satgas Migas serta membawa temuan RDPU tersebut ke tingkat pusat saat agenda kunjungan kerja ke Jakarta.
Instruksi Gubernur Gorontalo pada 16 September 2026
Menanggapi gejolak antrean BBM yang terus berkepanjangan, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail secara resmi menginstruksikan Tim Satgas BBM dan LPG Provinsi Gorontalo untuk segera bergerak cepat menertibkan seluruh jalur penyaluran BBM di lapangan.
“Jangan nanti menunggu arahan saya dulu. Ketika terjadi antrean panjang atau kemacetan, berarti sudah ada masalah di situ. Segera Tim Satgas bergerak untuk melakukan penertiban,” kata gubernur, Rabu (16/9/2026), di lansir dari infopublik.id.
Gubernur menegaskan bahwa Satgas harus melakukan penawasan ketat hingga penindakan tegas di SPBU guna memastikan distribusi BBM berjalan tepat sasaran, mencegah praktik pelangsiran, serta mengurai penumpukan antrean agar masyarakat dapat memperoleh akses BBM secara aman dan tertib. (Admin)
Komentar