Jejakabar.com, Gorontalo – Bidang Kajian dan Strategi (KASRAT) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Komisariat Limutu mengecam dugaan kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang menyeret seorang dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Amai Gorontalo.
Dosen yang juga menjabat sebagai Ketua Program Studi (Kaprodi) itu diduga melakukan tindakan tersebut terhadap dua mahasiswi saat proses bimbingan skripsi.
Menanggapi kasus ini, KASRAT KAMMI Komisariat Limutu mendesak Rektor UIN Sultan Amai Gorontalo mengambil langkah tegas terhadap dosen yang dilaporkan.
Mereka meminta pihak kampus tidak hanya menjatuhkan pemberhentian sementara, tetapi juga mempertimbangkan pencopotan permanen dari status dosen aktif sesuai hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.
Ketua Bidang KASRAT KAMMI Komisariat Limutu, Febriyanti Maleba, mengatakan dugaan kasus tersebut menjadi persoalan serius bagi dunia pendidikan, terlebih karena terjadi di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam.
Menurutnya, kampus seharusnya menjadi ruang aman bagi mahasiswa untuk belajar, mengembangkan kemampuan, dan menyelesaikan pendidikan tanpa rasa takut terhadap penyalahgunaan kewenangan.
Febriyanti menilai relasi antara dosen dan mahasiswa dalam proses akademik tidak boleh dimanfaatkan untuk melakukan intimidasi maupun tindakan yang melanggar hak mahasiswa.
“Dosen merupakan sosok pendidik yang mengemban amanah moral dan spiritual untuk membimbing serta membentuk kepribadian mahasiswa agar cerdas dan berakhlak mulia,” kata Febriyanti dalam keterangannya, Jumat (23/10/2026).
Ia menyayangkan apabila ruang akademik yang seharusnya menjadi tempat pengembangan ilmu pengetahuan justru diduga disalahgunakan melalui relasi kuasa.
Menurut Febriyanti, penanganan kasus tersebut harus dilakukan secara serius dan tidak berhenti pada respons administratif semata.
“Kami menuntut langkah konkret, bukan sekadar respons formalitas,” tegasnya.
Lima Tuntutan KAMMI Limutu
KAMMI Komisariat Limutu menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Rektorat UIN Sultan Amai Gorontalo sebagai bentuk desakan agar kasus tersebut ditangani secara serius.
Pertama, mereka meminta rektor mengambil tindakan tegas terhadap dosen terlapor, termasuk mempertimbangkan pencopotan permanen dari status dosen aktif sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Kedua, KAMMI mendesak agar pemeriksaan etik internal dan proses hukum, apabila berjalan, dilakukan secara transparan dan akuntabel tanpa intervensi jabatan.
Ketiga, mereka meminta kampus menjamin perlindungan bagi mahasiswi yang melaporkan dugaan tersebut.
Perlindungan itu mencakup pendampingan psikologis, bantuan yang diperlukan dalam proses penanganan kasus, serta jaminan agar penyelesaian skripsi dan hak akademik korban tidak terganggu.
Keempat, KAMMI mendorong penguatan peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di lingkungan kampus.
Menurut mereka, keberadaan satgas harus diikuti dengan penanganan laporan yang responsif serta upaya pencegahan agar kasus serupa tidak terulang.
Kelima, KAMMI meminta pimpinan kampus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan akademik, khususnya untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam hubungan antara dosen dan mahasiswa.
Mereka menilai evaluasi tersebut penting untuk memulihkan kepercayaan sivitas akademika sekaligus menjaga integritas UIN Sultan Amai Gorontalo sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam.
KAMMI Bakal Kawal Penanganan Kasus
Sementara itu, Ketua KAMMI Komisariat Limutu, Rijal Liputo, menegaskan pihaknya akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut.
Menurut Rijal, pengawalan diperlukan agar laporan yang disampaikan mendapat penanganan serius dan hak-hak mahasiswi yang melaporkan dugaan kekerasan seksual tetap terlindungi.
Ia menegaskan, jabatan maupun kedudukan seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan proses pemeriksaan dan penegakan aturan.
“Kampus Islam harus berdiri tegak di atas nilai keadilan dan kebenaran. Tidak ada toleransi sedikit pun (zero tolerance) bagi pelaku kejahatan moral di lingkungan akademis,” pungkas Rijal.
KAMMI Komisariat Limutu berharap pihak rektorat dapat memastikan proses penanganan berjalan secara adil, memberikan perlindungan kepada pihak yang melapor, serta menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.*(Admin)

Komentar