JejaKabar.com – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) angkat suara terkait surat terbuka seorang pelajar di Kudus, Jawa Tengah, yang meminta jatah program Makan Bergizi Gratis (MBG) miliknya dialihkan untuk kesejahteraan guru. Sikap pelajar tersebut dinilai sebagai tamparan keras bagi pemerintah sekaligus menunjukkan empati mendalam terhadap kondisi para tenaga pendidik.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyebut langkah siswa tersebut mencerminkan kepekaan terhadap persoalan utama dalam dunia pendidikan, yakni rendahnya kesejahteraan guru, terutama guru honorer.
“Apa yang dilakukan pelajar di Kudus ini adalah tamparan keras bagi pemerintah. Seorang anak saja bisa melihat bahwa ada hal yang jauh lebih darurat daripada sekadar MBG, yaitu kesejahteraan gurunya,” ujar Ubaid, Jumat (3/4/2026), dilsansir dari tempo.co.
Ubaid mengapresiasi keberanian pelajar itu yang dianggap telah menunjukkan nilai karakter dan kepedulian sosial yang kuat.
“Dia telah menunjukkan pelajaran karakter yang sesungguhnya,” tambahnya.
Menurut JPPI, langkah ini secara tidak langsung menyoroti kelemahan kebijakan MBG yang dinilai belum menyentuh masalah mendasar pendidikan, khususnya kesejahteraan guru yang masih banyak berada di bawah standar.
Sebelumnya, seorang siswa kelas XI SMK NU Miftahul Falah Kudus bernama Muhammad Rafif Arsya Maulidi menulis surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat tersebut, ia menyampaikan permintaan agar jatah MBG yang seharusnya ia terima dialihkan menjadi tunjangan guru.
Rafif mengatakan ia prihatin dengan kondisi sebagian guru di sekolahnya yang mengajar dengan dedikasi tinggi meski kesejahteraannya belum memadai.
“Jika memungkinkan, dana yang seharusnya dialokasikan untuk saya dapat dialihkan sebagai tambahan tunjangan bagi guru-guru saya,” kata Rafif, Kamis (2/4/2026).
Ia bahkan menghitung estimasi total manfaat MBG yang akan diterimanya selama masa sekolah tersisa, yaitu sekitar Rp 6,75 juta.
“Jumlah itu mungkin tidak besar bagi saya, tetapi bisa menjadi bentuk penghargaan bagi guru,” ujarnya.
Tempo melaporkan bahwa hingga berita ini diturunkan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana belum memberikan tanggapan resmi terkait surat tersebut.
Sementara itu, publik terus memberikan apresiasi dan dukungan terhadap Rafif, yang dinilai memberikan contoh teladan mengenai empati dan keberanian menyuarakan isu penting dalam dunia pendidikan. (Admin/rilis)
Komentar