Jejakabar.com, Gorontalo – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sulawesi Utara dan Gorontalo (Sulut-Go) menggelar Diskusi Aksi (DIKSI) Vol VII bertajuk Bicara Buku Reset Indonesia pada Senin, 21 April 2026 di Kampus 2 IAIN Limboto Barat. Kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi gerakan mahasiswa sekaligus forum kritik terhadap berbagai persoalan kebangsaan menjelang May Day.
Ketua Umum Badko HMI Sulut-Go, Aris Setiawan Karim, menegaskan bahwa diskusi tersebut bukan sekadar agenda intelektual, melainkan bagian dari langkah strategis gerakan.
“Ini bukan sekadar diskusi buku. Ini adalah langkah awal konsolidasi kita menuju May Day. Kita hadir di sini karena kita sadar bahwa persoalan kebangsaan hari ini tidak bisa kita diamkan. Gerakan ini akan terus berlanjut, dan akan semakin masif,” tegasnya.
Narasumber pertama, Idil Supu, menyoroti pentingnya kesadaran kolektif dalam membangun gerakan perubahan yang tidak bergantung pada elit kekuasaan.
“Buku Reset Indonesia mengingatkan kita bahwa bangsa ini butuh keberanian untuk memulai ulang dan itu harus dimulai dari kita, dari gerakan mahasiswa yang tidak takut untuk kritis dan tidak mudah dibeli,” ujarnya.
Selanjutnya, Ketua Bidang Pendidikan, Riset, dan Kebudayaan Badko HMI Sulut-Go, Muh. Kamal Sayidina Ali, mengkritisi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai bermasalah. Ia mengungkap data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang mencatat 33.626 pelajar mengalami keracunan sejak awal 2025 hingga April 2026 di 31 provinsi.
Di Gorontalo, sejumlah kasus juga terjadi, termasuk dugaan keracunan pada siswa SMK Tridarma Kota Gorontalo serta penutupan dua dapur SPPG oleh Badan Gizi Nasional akibat temuan makanan tidak layak konsumsi.
“Program MBG didesain untuk mencerdaskan dan menyehatkan anak bangsa, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ribuan anak keracunan, dapur-dapur bermasalah tetap dibiarkan beroperasi, dan pemerintah lebih sibuk membela program daripada menyelamatkan anak-anak. Ini bukan kegagalan teknis ini kegagalan moral negara terhadap generasinya sendiri,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kondisi pendidikan nasional yang dinilai tengah mengalami krisis.
“Pendidikan kita sedang dalam darurat. Kita mencetak lulusan yang lihai mencari kerja, tapi buta membaca ketidakadilan. Reset Indonesia bukan hanya soal kebijakan di atas kertas, ia harus dimulai dari cara kita mendidik. Karena sistem pendidikan yang sakit akan terus melahirkan generasi yang mudah diatur dan mudah dibungkam,” lanjutnya.
Ketua Bidang Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Badko HMI Sulut-Go, Harun Alulu, dalam paparannya menyinggung lemahnya supremasi hukum serta meningkatnya keterlibatan militer dalam ranah sipil, termasuk peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam program MBG dan Koperasi Merah Putih.
“Kita bersyukur program MBG ini menyasar anak anak untuk pemenuhan gizi mereka, tetapi kita tidak pengen negara kita di bombardir negara lain, tetapi sementara itu tentara kita malah sibuk ngurusin MBG dan Koperasi,” ujarnya.
Menutup rangkaian diskusi, Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan ESDM Badko HMI Sulut-Go, Arga Nurmasyah Mokodompit, mengangkat isu eksploitasi sumber daya alam yang dinilai semakin masif dan tidak berpihak pada rakyat.
“Negara kita kaya luar biasa, tapi kekayaan itu tidak pernah benar-benar sampai ke tangan rakyat. Yang ada justru lubang-lubang bekas tambang, hutan yang gundul, laut yang tercemar, dan masyarakat adat yang terusir dari tanah leluhurnya. Selama kebijakan ESDM masih berpihak pada oligarki dan korporasi, maka bicara tentang kesejahteraan rakyat hanyalah omong kosong belaka,” ungkapnya.
Kegiatan ini ditutup dengan komitmen kolektif untuk melanjutkan konsolidasi gerakan. Badko HMI Sulut-Go menegaskan bahwa forum ini menjadi awal dari rangkaian aksi yang akan digelar secara masif dan terstruktur menjelang May Day, dengan membawa isu-isu strategis yang menyangkut kepentingan rakyat.
Komentar