GORONTALO – Aktivis Gorontalo sekaligus Mantan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (ManPresbem) IAIN Gorontalo, Rein Suleman, mendesak Dewan Kehormatan (DK) DPRD Provinsi Gorontalo segera menindaklanjuti laporan terkait dugaan kasus kekerasan seksual yang melibatkan DH.
Rein menilai laporan yang telah disampaikan korban kepada sejumlah lembaga tidak semestinya dibiarkan tanpa kejelasan proses.
Menurutnya, DPRD Provinsi Gorontalo memiliki tanggung jawab untuk memberikan kepastian terkait tindak lanjut laporan yang telah diterima.
Ia meminta agar persoalan tersebut tidak menunggu munculnya aksi demonstrasi atau tekanan publik terlebih dahulu baru kemudian diproses.
“Jangan sampai hal ini terus dibiarkan dan cenderung dibiarkan. Kasus DH harusnya segera dilakukan tindak lanjut,” ujar Rein dalam pernyataan sikapnya.
Rein menyebut, korban telah menyampaikan laporan terkait kasus tersebut kepada DPRD Provinsi Gorontalo, Polda Gorontalo, hingga Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan.
Karena itu, menurut dia, masing-masing lembaga yang telah menerima laporan seharusnya dapat menunjukkan langkah konkret sesuai kewenangan masing-masing.
Rein juga menyoroti respons DPRD dalam menangani kasus lain yang dinilainya memiliki kemiripan.
Ia membandingkannya dengan kasus yang pernah dialami Wahyudin Moridu, di mana menurut Rein respons DPRD ketika itu dinilai cukup cepat setelah mendapat perhatian masyarakat dan sorotan media.
“Kalau berkaca dari kasus yang hampir serupa yang dialami oleh Wahyudin Moridu, respons DPRD begitu cepat. Terkesan penanganannya sesuai dengan permintaan masyarakat dan viralitas di media,” katanya.
Atas dasar itu, Rein mempertanyakan mengapa laporan terkait DH belum mendapatkan respons yang menurutnya sepadan.
Ia berharap DPRD tidak membedakan penanganan setiap laporan hanya karena tingkat perhatian publik atau pemberitaan media.
Menurut Rein, lembaga publik seharusnya memiliki standar yang jelas dalam menerima, memeriksa, dan menindaklanjuti laporan masyarakat.
“Kasus DH pun harusnya segera dilakukan tindak lanjut,” tegasnya.
Selain meminta DPRD bergerak, Rein juga mendorong DPD PDI Perjuangan Gorontalo mengambil langkah internal terhadap polemik yang menyeret DH sebagai kader partai.
Ia meminta partai tidak tinggal diam dan segera mencari solusi atas persoalan tersebut.
“Saya juga mengusulkan kepada DPD PDI-P Gorontalo agar segera mencari solusi terkait polemik yang dilakukan oleh DH sebagai kader partai. Jangan sampai ada pembiaran dan terkesan pilih kasih,” ujar Rein.
Menurutnya, partai politik juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi dan kader-kadernya.
Terlebih, ketika persoalan yang melibatkan kader telah menjadi perhatian masyarakat, langkah klarifikasi dan penyelesaian dinilai penting untuk menghindari munculnya persepsi negatif.
Rein menegaskan, desakannya bukan semata-mata ditujukan kepada satu lembaga.
Ia meminta seluruh pihak yang telah menerima laporan korban untuk menjalankan kewenangannya masing-masing secara profesional.
“Saya pun menekankan dan menyarankan kepada semua pihak yang telah menerima laporan korban untuk segera memproses laporan tersebut,” katanya.
Ia mengingatkan agar penanganan kasus tidak bergantung pada besar kecilnya tekanan publik.
Rein tidak ingin proses baru bergerak ketika masyarakat sudah turun ke jalan atau muncul gelombang demonstrasi.
“Jangan sampai baru ada riak-riak atau demonstrasi baru diproses,” ujarnya.
Ia berharap seluruh pihak dapat memberikan kepastian kepada korban mengenai perkembangan laporan yang telah disampaikan.
Bagi Rein, kejelasan proses menjadi hal penting agar korban tidak merasa laporannya diabaikan.
Ia juga meminta masyarakat tetap mengawal perkembangan kasus tersebut secara objektif dan tidak mengambil kesimpulan sebelum proses hukum maupun pemeriksaan oleh lembaga terkait selesai.
Rein menilai, transparansi dan keseriusan dalam menangani setiap laporan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara maupun partai politik.
Ia kembali menegaskan agar DPRD Provinsi Gorontalo, kepolisian, serta DPP dan DPD PDI Perjuangan dapat mengambil langkah sesuai kewenangannya.
“Kita berharap semua pihak yang sudah menerima laporan bisa segera mengambil langkah. Jangan menunggu persoalan ini menjadi besar terlebih dahulu baru kemudian ada tindakan,” tutup Rein.
Hingga berita ini disusun, pernyataan Rein tersebut merupakan bentuk desakan terhadap penanganan laporan yang dimaksud. Dugaan keterlibatan DH dalam perkara tersebut tetap merupakan tuduhan yang perlu dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan mekanisme hukum yang berlaku. (Admin)
Komentar