Komisi I DPRD Gorontalo Soroti Keluhan Pelayanan Samsat Limboto, Bakal Gelar RDPU Senin - jejakabar.com
Daerah DPRD Provinsi Gorontalo
Beranda / DPRD Provinsi Gorontalo / Komisi I DPRD Gorontalo Soroti Keluhan Pelayanan Samsat Limboto, Bakal Gelar RDPU Senin

Komisi I DPRD Gorontalo Soroti Keluhan Pelayanan Samsat Limboto, Bakal Gelar RDPU Senin

img 20261016 wa0017

JEJAKABAR.COM, GORONTALO – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti sejumlah keluhan masyarakat terkait pelayanan di Kantor Samsat Kabupaten Gorontalo, Limboto, yang sempat viral beberapa waktu lalu.

Menindaklanjuti persoalan tersebut, Komisi I melakukan kunjungan langsung ke Samsat Limboto pada Jumat (16/10/2026) untuk memantau proses pelayanan publik sekaligus memperoleh penjelasan mengenai persoalan yang terjadi.

Tak berhenti pada kunjungan lapangan, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo juga berencana menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) pada Senin (19/10/2026) guna mendalami berbagai persoalan pelayanan di Samsat tersebut.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Ramdan Liputo, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik.

7 Excavator Diamankan, Kapolsek Popayato Barat Raih Penghargaan

Menurutnya, keluhan yang muncul dan menjadi perhatian masyarakat perlu ditindaklanjuti dengan melihat langsung kondisi pelayanan serta mendengarkan penjelasan dari pihak terkait.

“Karena pelayanan publik yang sempat viral kemarin, maka kami turun untuk memantau langsung bagaimana pelayanan publik yang sebenarnya di Samsat,” ujar Ramdan.

Ia menjelaskan, pelayanan di Samsat melibatkan sejumlah unsur, mulai dari kepolisian, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Gorontalo hingga PT Jasa Raharja.

Setiap unsur memiliki tugas dan kewenangan masing-masing dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat.

17158

Karena itu, menurut Ramdan, Komisi I perlu memastikan bagaimana pembagian tugas tersebut berjalan, termasuk dalam proses pelayanan administrasi kendaraan bermotor.

Jasin U. Dilo Ajak Masyarakat Kabupaten Gorontalo Perkuat Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Dalam kunjungan Jumat tersebut, Komisi I memantau tahapan pelayanan di Samsat, mulai dari pendaftaran hingga prosedur akhir pengurusan administrasi kendaraan.

Berdasarkan hasil pemantauan dan penjelasan Kepala UPTD Samsat yang diterima, prosedur pelayanan yang diperiksa dinilai telah berjalan sesuai ketentuan.

Namun, persoalan yang sebelumnya viral tetap menjadi perhatian Komisi I untuk ditelusuri lebih lanjut, termasuk berkaitan dengan status dan kewenangan petugas yang terlibat dalam pelayanan.

Ramdan menjelaskan, pegawai yang bertugas di Samsat berasal dari beberapa instansi.

Di antaranya ASN dan PPPK Pemerintah Provinsi Gorontalo, personel kepolisian, petugas Jasa Raharja, serta pegawai harian lepas (PHL).

KPMIBU Limboto Resmi Dikukuhkan, Rijal Liputo Siapkan Program Intelektual

Terkait persoalan yang sempat viral, ia menyebut petugas yang dimaksud merupakan PHL yang direkrut oleh pihak kepolisian untuk ditempatkan di Samsat, bukan ASN atau pegawai Pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah Bapenda.

“Yang kemarin sempat viral itu adalah PHL, bukan bagian dari pegawai atau ASN Pemerintah Provinsi Gorontalo, melainkan PHL yang direkrut dan ditempatkan di Samsat,” jelasnya.

Selain memantau pelayanan, Komisi I juga memperhatikan pembagian kewenangan antara kepala UPTD Samsat dan koordinator Samsat.

Kepala UPTD bertanggung jawab terhadap administrasi dan operasional kantor, termasuk fasilitas serta sarana dan prasarana.

Sementara itu, koordinasi Samsat turut melibatkan unsur Direktorat Lalu Lintas Polda Gorontalo.

Ramdan menegaskan, persoalan pelayanan publik perlu dilihat secara menyeluruh agar setiap masalah dapat ditangani oleh instansi yang memiliki kewenangan.

Rencana RDPU pada Senin mendatang diharapkan menjadi ruang untuk mendalami keluhan masyarakat, meminta penjelasan dari pihak-pihak terkait, serta memperjelas tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam pelayanan Samsat.

Dengan demikian, pengawasan DPRD tidak hanya berhenti pada pemantauan lapangan, tetapi juga berlanjut pada pembahasan untuk mendorong perbaikan pelayanan publik agar masyarakat memperoleh layanan yang lebih baik dan sesuai prosedur.* (Admin)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

×
×