Jejakabar.com, Jakarta — Wacana perombakan kabinet kembali menjadi perbincangan publik. Partai Golkar menegaskan bahwa seluruh keputusan terkait reshuffle merupakan kewenangan penuh Presiden Prabowo Subianto.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, menyatakan pihaknya belum memperoleh informasi pasti terkait rencana tersebut. Ia menilai, reshuffle sangat bergantung pada evaluasi Presiden terhadap kinerja kabinetnya.
“Hal itu sepenuhnya menjadi hak Presiden, apakah diperlukan atau tidak,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (16/4/2026).
Sarmuji juga mengaku belum melakukan komunikasi dengan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, usai mendampingi Presiden dalam kunjungan luar negeri ke Rusia dan Prancis. Karena itu, ia belum mengetahui perkembangan isu yang beredar di internal partai.
Terkait spekulasi yang menyebut Bahlil akan mengisi posisi Menteri Koordinator, Sarmuji memilih tidak berspekulasi. Ia menegaskan belum ada informasi yang dapat dikonfirmasi.
Di sisi lain, ia justru menyoroti capaian Bahlil sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menurutnya, di tengah tekanan global akibat krisis energi, Bahlil dinilai mampu menjaga stabilitas pasokan energi nasional sekaligus menahan kenaikan harga BBM.
“Situasi global sedang tidak mudah, tetapi suplai energi tetap terjaga dan harga BBM relatif stabil. Itu bukan hal sederhana,” ungkapnya.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga memberikan respons singkat terkait isu reshuffle. Ia meminta publik menunggu pengumuman resmi dari Presiden.
“Tunggu saja,” katanya.
Menurutnya, hanya Presiden yang memiliki otoritas untuk menyampaikan keputusan mengenai perombakan kabinet, seiring dinamika pemerintahan yang terus berkembang.
Komentar