Jejakabar.com, Gorontalo – Komitmen investasi sektor pertambangan kembali mendapat sorotan serius dari Pemerintah Provinsi Gorontalo. Dalam rapat presentasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 Pani Gold Mine yang digelar Selasa (14/4/2026), Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menegaskan pentingnya kontribusi nyata perusahaan terhadap daerah, baik dari sisi pendapatan maupun tanggung jawab sosial.
Rapat yang berlangsung di Ruang Huyula, Kantor Gubernur tersebut dihadiri Wakil Gubernur, jajaran pimpinan OPD, serta manajemen perusahaan. Agenda ini merupakan tindak lanjut atas evaluasi realisasi investasi pertambangan sekaligus pembahasan RKAB yang telah mengantongi persetujuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
Dalam pemaparannya, pihak perusahaan menyampaikan sejumlah komitmen strategis, mulai dari aspek keselamatan kerja (K3), penyelesaian kewajiban PNBP, hingga pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Untuk tahun 2026, perusahaan mengalokasikan dana sebesar 1,25 juta dolar AS ditambah 102.989 dolar AS, yang jika dikonversi mencapai sekitar Rp21,63 miliar.
Dana tersebut direncanakan menyasar sektor pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, pengelolaan lingkungan, serta pelestarian sosial budaya di wilayah lingkar tambang.
Namun, Gubernur menegaskan bahwa besarnya angka investasi harus diikuti dengan sistem pengelolaan yang terukur dan berdampak langsung pada daerah. Ia meminta dilakukan inventarisasi menyeluruh terhadap potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertambangan, dengan melibatkan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Gorontalo.
Secara khusus, perhatian diarahkan pada optimalisasi pajak kendaraan operasional perusahaan serta penggunaan bahan bakar dan air permukaan. Dua sektor ini dinilai memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan penerimaan daerah jika dikelola secara tertib dan transparan.
Selain aspek fiskal, Gubernur juga menyoroti persoalan sosial yang belum tuntas. Ia secara tegas menginstruksikan agar perusahaan segera menyelesaikan pembayaran tali asih kepada penambang rakyat yang masih tertunda.
“Ini bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat di sekitar tambang,” tegasnya.
Di akhir arahannya, Gubernur mengingatkan bahwa seluruh pelaksanaan program PPM harus mengacu pada dokumen RKAB yang telah disahkan serta selaras dengan blueprint PPM Pemerintah Provinsi. Hal ini penting agar program tidak hanya bersifat seremonial, tetapi mampu memberikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat Gorontalo.
Komentar